Portal Berita Tegal
Beranda Kesehatan CISDI Sayangkan Isu Kesehatan di Debat Capres Terakhir Belum Menyentuh Akar Permasalahan

CISDI Sayangkan Isu Kesehatan di Debat Capres Terakhir Belum Menyentuh Akar Permasalahan

Detik Tegal, Jakarta – Perdebatan isu kesehatan pada debat final calon presiden pada Minggu malam, 4 Februari 2024 dinilai belum menyentuh akar permasalahan. Hal tersebut diungkapkan oleh pendiri dan direktur eksekutif Center for Strategic Development Initiatives Indonesia (CISDI), Diah Satyani Saminarsih.

Intinya yang dibicarakan dalam debat capres masih di permukaan dan belum menyentuh akar permasalahan struktural, kata Diah dalam keterangan tertulis yang diperoleh Health Detik Tegal, Kamis, 8 Februari 2024.

Seperti diketahui, Debat Capres malam itu membahas permasalahan kesehatan seperti stunting, layanan kesehatan primer, sumber daya manusia kesehatan dan kelompok rentan. Terkait perdebatan ini, CISDI menyayangkan penjelasan para calon presiden yang kurang menyeluruh. Faktanya, masih banyak terjadi miskonsepsi atau kesalahpahaman mengenai berbagai masalah kesehatan.

Ketiga pasangan calon (paslon) tersebut dinilai terus berbicara pada level standar, tanpa menyentuh arah strategis pembangunan kesehatan seperti kebijakan anggaran, sistem kesehatan, dan manajemen kesehatan. Diah mengatakan, hal tersebut merupakan salah satu permasalahan kompleks yang belum dikaji secara mendalam dan hal ini cukup mengejutkan.

Prabowo Subianto pertama kali menyinggung soal keterbelakangan pertumbuhan. Calon presiden nomor urut 02 dalam pernyataan visi dan misinya mengatakan, pemberian makanan bergizi bisa menjadi solusi mengatasi stunting. Dalam sesi tanya jawab antara Prabowo dengan calon presiden ke-03, Ganjar Pranowo, penundaan kembali dibicarakan.

Diah mengatakan, permasalahan kesehatan khususnya stunting tidak bisa diatasi hanya dengan memberikan makanan atau minuman gratis. Salah satu akar permasalahan stunting adalah faktor sosio-struktural yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan perempuan.

Beban ganda yang dihadapi perempuan, relasi kekuasaan yang tidak setara, bias gender, prasangka sosial, dan infrastruktur yang tidak memadai menjadikan perempuan sulit mengambil keputusan mengenai kesehatan mereka sendiri dan kesehatan anak-anak mereka. Faktor-faktor lain yang terkait termasuk: Status sosial-ekonomi rumah tangga yang rendah Rumah dengan toilet yang tidak memadai Air minum yang tidak diolah Buruknya akses terhadap layanan kesehatan di banyak daerah.

Menurut Diah, permasalahan gizi di Indonesia sebenarnya lebih luas dibandingkan stunting. Ini termasuk kelebihan berat badan atau obesitas, kurus dan kurang gizi. Masalah gizi tersebut erat kaitannya dengan faktor risiko seperti konsumsi makanan atau minuman tinggi gula, garam, lemak (GGL) dan produk tembakau. Instrumen khusus diperlukan untuk memastikan dampak positif dari program perubahan gaya hidup. Mengenai Sumber Daya Manusia Kesehatan

Persoalan lain yang juga diangkat dalam pembahasan akhir adalah sumber daya manusia kesehatan (HRK). Berkali-kali pasangan calon berdebat soal kekurangan dokter.

Paslon 02 ingin menambah sekolah kedokteran, Paslon 01 juga berjanji akan memberikan beasiswa kepada dokter jika tujuannya untuk meningkatkan persaingan. Sementara itu, paslon 03 berencana memiliki tenaga kesehatan di puskesmas di setiap desa. Rasio dokter di Indonesia

Dari segi kuantitas, jumlah dokter keluarga di Indonesia masih belum memenuhi rekomendasi WHO yaitu rasio satu dokter untuk setiap 1.000 penduduk. Pada tahun 2022, proporsi dokter keluarga di Indonesia hanya 0,84 per 1.000 penduduk.

Selain itu, kepatuhan terhadap sembilan jenis SDMK di layanan kesehatan primer masih buruk. Puskesmas yang memiliki sembilan jenis sumber daya manusia yang lengkap di Indonesia hanya sekitar 42,67 persen dari total 10.374 puskesmas pada tahun 2022.

Angka tersebut masih jauh dari pencapaian target pemerintah sebesar 83 persen pada tahun 2024. Artinya, perlu adanya peningkatan jumlah dan kapasitas SDM serta dokter.

Diah menjelaskan, permasalahan kekurangan sumber daya manusia harus dilihat dari sisi masalah produksi dan distribusi.

Pertambahan jumlah perguruan tinggi dan beasiswa ditujukan untuk permasalahan produksi, dan untuk menandingi HRK diperlukan pula solusi dalam hal penyalurannya.

Ketimpangan distribusi HRK erat kaitannya dengan belum adanya kebijakan yang menjamin hak HRK atas lingkungan kerja yang layak.

Seperti kebijakan keselamatan, struktur upah yang adil, jalur karier, keamanan kerja, dan integritas infrastruktur.

Beban kerja yang berlebihan yang ditangani oleh SDMK juga akan berdampak pada terciptanya lingkungan kerja yang saling menghormati serta menurunkan kualitas pelayanan. Pembagian beban kerja (operasi shift) harus segera dilakukan agar sumber daya manusia baik kesehatan maupun medis tidak harus menanggung beban yang berlebihan. Penggunaan teknologi informasi juga perlu didorong untuk mengurangi beban administratif.

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan