Scroll untuk baca artikel
Edukasi

Hasil Rapat UKT, Komisi X Desak Kemendikbudristek Kaji Kembali Pendanaan Pendidikan

9
×

Hasil Rapat UKT, Komisi X Desak Kemendikbudristek Kaji Kembali Pendanaan Pendidikan

Sebarkan artikel ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi hasil penganugerahan lembaga pengawas evaluasi kontroversi UCT yang dikeluhkan mahasiswa belakangan ini.

Terkait alasan Mendikbud, Panitia X DPR RI menyampaikan pendapat sebagai berikut. “Pertama, memanggil Kemendikbud untuk mengkaji ulang ketentuan PP no. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan, guna menjadikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai pengelola anggaran dalam pelaksanaan Kajian. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komite Pemerintahan Pusat Jakarta pada Selasa (21/05/2024).

Kedua, meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengkaji ulang isi Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 tentang Biaya Operasional Satuan Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi Negeri (SSBOPTN), dengan penekanan pada penilaian potensi status ekonomi keluarga mahasiswa dan akses terhadap harga yang terjangkau. Pendidikan, termasuk sosialisasi dan bantuan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketiga, meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan PTN menetapkan satuan biaya penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan keadaan ekonomi mahasiswa sesuai perintah UU 88 No. 12 Tahun 2012 untuk pendidikan tinggi. .

Keempat, meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan ruang dan memastikan siswa dapat mengikuti ujian UCT dengan aman dan lancar sesuai dengan latar belakang ekonomi keluarganya.

Kelima, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mewajibkan perguruan tinggi memberikan informasi dan kesempatan seluas-luasnya kepada calon mahasiswa untuk mendapatkan KIP (Kartu Indonesia Pintar) universitas pada saat pendaftaran.

Keenam, mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk melakukan evaluasi terhadap perguruan tinggi yang mengakui perkuliahan KIP tidak patuh dan segera menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, lanjutnya.

Ketujuh, meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tugas pokoknya adalah memastikan PTN menetapkan satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang sesuai dengan situasi ekonomi mahasiswa, sebagaimana diamanatkan Pasal 88 UU No. 12 sejak 2012 untuk pendidikan tinggi.

“Kedelapan, jawaban panitia akan dikirimkan paling lambat tanggal 28 Mei 2024,” pungkas Dede.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *