Portal Berita Tegal
Beranda Otomotif Presiden Jokowi Ubah Aturan Kendaraan Listrik

Presiden Jokowi Ubah Aturan Kendaraan Listrik

Jakarta, 13 Desember 2023 – Pemerintah terus berupaya mempercepat adopsi kendaraan listrik baterai di Indonesia. Langkah terbaru yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019.

Melalui Perintah Eksekutif Nomor 79 Tahun 2023 yang resmi ditandatangani beberapa hari lalu, pemerintah akan memberikan insentif kepada banyak perusahaan otomotif yang mengimpor kendaraan listrik baterai dari luar negeri dalam bentuk Fully Built-in atau CBU.

Insentif yang diberikan dapat berupa pembebasan atau pengurangan bea masuk yang ditanggung pemerintah, pajak penjualan barang mewah yang ditanggung pemerintah, atau pajak daerah.

Perpres ini diterbitkan dalam rangka percepatan pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik baterai di Indonesia dan hanya akan diberikan kepada perusahaan yang berkomitmen mengembangkan kendaraan bermotor listrik baterai yaitu kendaraan bermotor listrik baterai di dalam negeri.

Revisi Pasal 12 Perpres Nomor 79 Tahun 2023 yang diambil dari Detik Tegal Otomotif adalah sebagai berikut:

Untuk mempercepat pelaksanaan program KBL berbasis baterai, perusahaan industri KBL berbasis baterai harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

A. akan mendirikan fasilitas produksi KBL berbasis baterai di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; B. Mereka yang melakukan investasi pada fasilitas produksi KBL berbasis baterai dalam negeri dalam lingkup pengenalan produk baru; dan/atau c. Dalam lingkup commissioning produk baru, kapasitas produksi KBL bertenaga baterai akan ditingkatkan,

Dapat melakukan pengadaan KBL baterai impor dari impor dalam jumlah tertentu (full built/CBU) setelah mendapat persetujuan fasilitas dari menteri yang melaksanakan pengembangan, penanaman modal, dan/atau penskalaan produksi KBL baterai paling lambat akhir tahun 2025. pekerjaan pemerintah di sektor investasi.

Selain insentif impor KBL bertenaga baterai CBU, Perpres ini juga mengatur tentang insentif perpajakan serta sejumlah aturan pemerintah lainnya, seperti bantuan pembelian dan bantuan konversi kendaraan listrik roda dua bertenaga baterai. untuk jangka waktu tertentu.

Perpres tersebut juga menurunkan persyaratan penggunaan tingkat komponen nasional atau TKDN untuk KBL roda dua dan/atau tiga menjadi minimal 40% pada tahun 2019-2026, menjadi minimal 60% pada tahun 2027-2029, dan minimal 60% dari tahun 2030. Hal ini sedang berubah. Itu berlanjut hingga minimal 80%.

Sedangkan KDN untuk KBL roda empat minimal 35% pada 2019-2021, minimal 40% pada 2022-2026, minimal 60% pada 2027-2029, minimal 80% pada 2030, dan seterusnya. Sekjen PDIP Bilang Megawati Bakal Temui Sultan HB karena Jokowi Bilang Sekjen PDIP Megawati Soekarnoputri Bakal Temui Sri Sultan HB Detik Tegal.co.id 14 Februari 2024

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan