Portal Berita Tegal
Beranda Lifestyle Proses Perekrutan Pengawas Pemilu Tingkat Desa, Begini Syarat-syaratnya

Proses Perekrutan Pengawas Pemilu Tingkat Desa, Begini Syarat-syaratnya

Detik Tegal Jakarta Pengawas Pemilu Desa atau Kelurahan atau disebut juga PDD adalah lembaga yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di tingkat kelurahan atau desa. Pengawas pemilu desa bertanggung jawab langsung mengawasi proses pemilu di tingkat kecamatan.

Sesuai UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, jumlah anggota PPD di setiap subbagian adalah satu orang. Pengawas pemilu tingkat desa harus menyetujui pemilu yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panvaslu) untuk menjamin integritas dan objektivitas dalam pelaksanaan tugasnya.

Pengawas pemilu desa bersifat ad hoc, artinya lembaga ini dibentuk sementara untuk melaksanakan tugas pengawasan pemilu di tingkat desa atau kelurahan. Sebagai penyelenggara pemilu yang berinteraksi langsung dengan peserta pemilu dan penyelenggara di tingkat desa, PPD menjadi garda terdepan dalam memantau tahapan pemilu.

Berikut gambaran lebih lanjut proses rekrutmen pengawas pemilu desa yang dihimpun Detik Tegal dari berbagai sumber, Rabu (2/7/2024).1. warga negara Indonesia

Calon pengawas pemilu tingkat desa harus warga negara Indonesia yang menunjukkan komitmen terhadap negara dan sistem demokrasi. 2. Usia minimal 21 tahun

Calon anggota pengawas pemilu desa harus berusia minimal 21 tahun pada saat pendaftaran. Namun apabila tidak ada calon yang memenuhi syarat usia, maka calon berusia 17 tahun dapat diisi dengan persetujuan Bupati/Kota Bavaslu. 3. Setia pada Pancasila dan hukum negara

Calon pengawas pemilu desa harus setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. 4. Integritas, keberanian. Kejujuran dan keadilan

Calon anggota Pengawas Pemilu Desa harus mempunyai integritas yang tinggi, berkepribadian kuat, jujur, dan adil dalam melaksanakan tugasnya. 5. Keterampilan dan kemampuan yang sesuai

Calon pengawas pemilu di tingkat desa harus memiliki keterampilan dan pengetahuan terkait penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, urusan kepartaian, dan pengawasan pemilu. 6. Pendidikan minimal menengah

Calon Pengawas Pilkada harus memiliki ijazah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. 7. Tempat tinggal pada daerah yang bersangkutan

Calon pengawas pemilu desa harus berdomisili di wilayah yang bersangkutan dan dibuktikan dengan Dokumen Tanda Penduduk (KTP). 8. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba

Calon pengawas pemilu desa harus sehat jasmani dan rohani serta bebas dari ketergantungan narkoba. 9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik selama 5 tahun

Calon pengawas pemilu desa wajib mengundurkan diri dari partai politik untuk jangka waktu minimal 5 tahun pada saat mendaftar calon anggota. 10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, pemerintahan dan/atau BUMN/BUMD

Calon Pengawas Pemilu Desa harus melepaskan jabatan politik, pemerintahan, dan/atau perusahaan negara/daerah pada saat mendaftar sebagai calon anggota. 11. Ingin berhenti mengurus organisasi kemasyarakatan

Calon pengawas pemilu di tingkat desa harus bersedia mengundurkan diri dari pimpinan organisasi kemasyarakatan yang sah dan tidak berbadan hukum, jika terpilih, dengan membawa surat pernyataan. 12. Bebas dari penjara

Calon pengawas pemilu desa tidak dapat dipidana dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 13. Kesediaan bekerja penuh waktu

Calon Pengawas Pemilu Desa harus bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat perwakilan. 14. Tidak memangku jabatan politik, pemerintahan dan/atau BUMN/BUMD

Calon Pengawas Pemilu Desa tidak berhak menduduki jabatan politik, pemerintahan, dan/atau perusahaan negara/daerah selama masa jabatannya, jika terpilih, dan tidak boleh menikah dengan penyelenggara pemilu lain.

Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut, diharapkan para anggota panitia pengawas pemilu tingkat desa mampu melaksanakan tugasnya secara mandiri, cermat, dan profesional dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu tingkat desa.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kabupaten/Desa pada Pemilu Serentak 2024 yang dikeluarkan Bavaslu, berikut alur rekrutmen pengawas pemilu tingkat desa pada tahun 2024. 1. Pengumuman daftar calon. Anggota Desa Pengawas Pemilu Tingkat (9 – 13 Januari 2023)

Pada periode tersebut, pengumuman pendaftaran calon anggota pengawasan pemilu di tingkat desa disampaikan kepada masyarakat selama 5 hari. 2. Pendaftaran dan penerimaan dokumen calon anggota pengawasan pemilu tingkat desa (14-19 Januari 2023)

Calon anggota pengawas pemilu desa dapat mendaftar dan menyerahkan dokumen pendaftaran dalam waktu 6 hari. 3. Memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran calon pengawas pemilu tingkat desa (14-19 Januari 2023).

Dalam waktu 6 hari, panitia melakukan investigasi terhadap keutuhan dokumen pendaftaran yang diserahkan calon anggota. 4. Review file log (20-22 Januari 2023)

Calon anggota yang berkas pendaftarannya tidak lengkap mempunyai waktu 3 hari untuk memperbaiki berkasnya. 5. Pemberitahuan perpanjangan masa pendaftaran calon pengawas pilkada (23 Januari 2023)

Apabila diperlukan, masa perpanjangan pendaftaran calon anggota akan diumumkan 1 hari. 6. Perpanjangan masa pendaftaran calon anggota pengawas desa pada pemilu (24 Januari sampai dengan 26 Januari 2023).

Jika batas waktunya diperpanjang, calon anggota mempunyai waktu tambahan 3 hari untuk mendaftar. 7. Penerimaan dokumen dan pemeriksaan berkas administrasi pendaftaran masa perpanjangan (24 Januari – 26 Januari 2023)

Investigasi dilakukan terhadap kasus pendaftaran calon anggota yang didaftarkan dalam masa perpanjangan 3 hari. 8. Pleno Peserta Menyetujui Seleksi Administrasi (27 Januari 2023)

Guna menentukan peserta yang lolos seleksi administrasi, pleno dilanjutkan selama 1 hari. 9. Pengumuman hasil peserta yang menyetujui administrasi calon anggota pengawasan pemilu tingkat desa (28 Januari 2023).

Pengumuman hasil seleksi administrasi kepada masyarakat memakan waktu 1 hari. 10. Respon dan Kontribusi Masyarakat (28 Januari – 5 Februari 2023)

Komunitas mempunyai kesempatan untuk memberikan tanggapan dan komentar terhadap calon anggota yang akan menjalani seleksi administrasi yang berlangsung selama 9 hari. 11. Pelaksanaan tes wawancara calon pengawas pemilu tingkat desa (31 Januari – 2 Februari 2023)

Tes wawancara dilakukan di tingkat desa selama 3 hari. 12. Penetapan pleno calon pengawas desa terpilih (3 Februari 2023).

Rapat pleno penetapan calon terpilih menjadi anggota pengawasan pemilu tingkat desa berlangsung selama 1 hari. 13. Surat Pernyataan Pengawas Desa Terpilih pada Pilkada (4 Februari 2023)

Jangka waktu pengumuman masyarakat tentang pengawas pemilu desa terpilih adalah 1 hari. 14. Pelantikan Pengawas Pilkades dan Sosialisasi (5-6 Februari 2023)

Pengambilan sumpah dan pembekalan kepada pengawas pemilu terpilih di tingkat desa berlangsung selama 2 hari. 15. Penyusunan laporan akhir proses pemekaran desa Panvaslu kecamatan (7-9 Februari 2023)

Butuh waktu 3 hari untuk menyiapkan laporan akhir proses pembentukan pengawas pemilu desa. 16. Penyampaian laporan akhir ke Bawaslu Kabupaten/Kota (10 – 11 Februari 2023)

Penyampaian laporan akhir proses penetapan pengawas pemilu tingkat desa kepada Bavaslu kabupaten/kota yang dilaksanakan dalam waktu 2 hari. Mengawasi penyelesaian tahapan pemilu

Di tingkat desa, pengawas pemilu bertugas mengawasi berbagai tahapan pemilu di kecamatan/perdesaan. Tahapan tersebut antara lain pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih sementara, memulai kampanye, pendistribusian logistik pemilu, pemungutan suara, penghitungan suara di tiap daerah, hingga pengumuman hasil penghitungan. Pemungutan suara, pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, serta pelaksanaan penghitungan dan pemberian suara baru. 2. Pencegahan praktik kebijakan moneter

Pengawas pemilu di tingkat desa mempunyai tanggung jawab untuk mencegah praktik kebijakan moneter di tingkat kecamatan/perdesaan. 3. Memantau netralitas semua pihak dalam kegiatan kampanye

Di tingkat desa, pengawas pemilu bertugas memantau netralitas semua pihak yang dilarang mengikuti kegiatan pemilu di kecamatan/perdesaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu. 4. Pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian file

Pengawas pemilihan desa juga bertanggung jawab atas pengelolaan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip sesuai dengan jadwal pemeliharaan arsip, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pengawasan pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu

Pengawas pemilu tingkat desa juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan/pedesaan agar informasi terkait pemilu terkomunikasi dengan baik kepada masyarakat. 6. Pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan normatif

Selain tugas-tugas tersebut di atas, pengawas pemilu desa juga wajib melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menerima dan menyampaikan laporan dugaan kecurangan pemilu

Pengawas pemilu di tingkat desa berhak menerima laporan dari masyarakat atau pihak terkait mengenai dugaan pelanggaran terhadap penegakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu di tingkat kecamatan/desa. Setelah menerima laporan, pengawas pemilu desa juga bertugas mengirimkan laporan tersebut ke Kecamatan Panvaslu sebagai langkah awal dalam proses peninjauan pelanggaran pemilu. 2. Membantu meminta informasi kepada pihak terkait

Pengawas pemilu desa berwenang membantu memperoleh informasi yang diperlukan dari pihak-pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Hal ini mencakup upaya pengumpulan bukti-bukti dan informasi yang diperlukan dalam proses penyidikan dugaan pelanggaran pemilu. 3. Menjalankan kekuasaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Selain kedua kewenangan tersebut di atas, pengawas pemilu desa juga diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menjaga integritas, transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan/desa. Tugas Pengawas Pemilu Desa 1. Melaksanakan tugas dan wewenang secara adil

Pengawas desa wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik tanpa ada pihak manapun. Hal ini penting agar proses pengawasan pemilu di tingkat pedesaan berjalan dengan itikad baik dan adil. 2. Kepemimpinan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS

Di tingkat pedesaan, pengawas pemilu bertanggung jawab memastikan pengelolaan dan pengawasan pengawas pemilu (TPS). Termasuk agar pengawas TPS menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Menyerahkan Rekening Hasil Pengawasan di Kecamatan Panvaslu

Pengawas pemilu desa harus menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada Panvaslus Querai secara berkala sesuai dengan tahapan pemilu. Selain itu, mereka juga harus menyampaikan laporan berdasarkan kebutuhan atau jika ada kejadian penting yang memerlukan tindakan lebih lanjut. 4. Menyampaikan kesimpulan dan laporan dugaan pelanggaran

Pengawas pemilu tingkat desa wajib menyampaikan kesimpulan dan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPS) Panvaslus dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal ini penting untuk mengambil tindakan perbaikan segera guna menghilangkan keterlambatan pelaksanaan tahapan pemilu di Kveroni/kabupaten desa. 5. Memenuhi kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pengawas desa juga harus memenuhi kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup semua tugas yang diperlukan untuk menjamin kelancaran dan kesempurnaan pemilu di tingkat pedesaan.

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan