Portal Berita Tegal
Beranda Bisnis Revisi Aturan PLTS Atap Dinilai Bakal Dorong Investasi EBT

Revisi Aturan PLTS Atap Dinilai Bakal Dorong Investasi EBT

JAKARTA – Investasi energi baru dan energi terbarukan (EBT) dinilai bisa ditingkatkan sekaligus menggerakkan perekonomian tanpa membebani APBN.

Salamudin Daeng, Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), menyatakan hal itu dalam pasal revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor. Dalam upaya menurunkan emisi tanpa membebani APBN, Presiden 26/2021 menyetujui kemungkinan peningkatan produksi listrik EBT oleh masyarakat. Menurut dia, jika aturan tersebut tidak diubah maka akan membebani anggaran negara.

“Kalau pembelian listrik dari PLTS Atap maka APBN akan dipotong. Namun setelah direvisi, klausul jual beli listrik antara pemilik PLTS Atap dengan negara dihilangkan,” kata Salamudin di Jakarta. . Senin (12 Februari 2024).

Revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. Pada tanggal 26 tahun 2021, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang tersambung pada jaringan listrik PLTS Atap tetap diperbolehkan untuk tetap memperbolehkan pelanggan dalam negeri dan industri untuk menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan pada PLTS Atap, namun dengan syarat dan ketentuan. Dengan kemampuan untuk menginstal.

Persetujuan pemerintah terhadap peninjauan kembali regulasi PLTS Atap tentunya akan membuka peluang investasi PLTS Atap yang merupakan EBT. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam transisi energi Tanah Air, jelas Salamudin.

Saat ini pemerintah sudah tepat dalam mengatur PLTS Atap, hanya memperbolehkan untuk kebutuhan sendiri dan tidak menjual dan membeli ke negara. Perlu diketahui, listrik yang dihasilkan PLTS Atap sangat bergantung pada cuaca. PLTS Atap bekerja paling baik jika mendapat sinar matahari penuh sepanjang hari. “Kalau mendung, keluaran listriknya tidak maksimal,” jelasnya.

Selain itu, Investasi mandiri pada pembangkit listrik tenaga surya atap tanpa adanya pembelian dan penjualan listrik oleh negara tidak akan melanggar harga atau tarif dasar listrik yang relevan. Pemerintah dapat terus mempertahankan tarif listrik sesuai kemampuan masyarakat tanpa campur tangan pihak swasta. “Penting untuk menjaga kedaulatan negara,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah harus mewaspadai fluktuasi energi yang akan dibahas dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET), karena konsepnya mirip dengan jual beli listrik yang sudah dihilangkan. Dari aturan PLTS di atap. . Konsep carousel of power tidak tepat dan harus dihilangkan karena berisiko menghilangkan peran negara dalam menjaga kedaulatan energi.

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan