JAKARTA – Setara Institute baru-baru ini merilis Indeks Kota Berkelanjutan (IKT) 2023 yang bertujuan untuk menilai tingkat toleransi dan intoleransi di beberapa kota di Indonesia. TIK ini dirancang untuk memberikan gambaran bagaimana pemerintah kota bekerja dalam mengelola koordinasi, toleransi, pemahaman dan inklusi nasional.
Dalam laporan studinya, Setara Institute menggunakan empat variabel dan delapan indikator untuk mengevaluasi 94 kota di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa Singkawang di Kalimantan Barat menempati peringkat teratas kota paling toleran di Indonesia dengan skor 6.500 poin pada skala 1-7.
Di sisi lain, Dipok dan Cilegon menduduki peringkat kota paling intoleransi di Indonesia karena mendapat nilai rendah.
Menurut Halili Hassan, Direktur Eksekutif Setara Institute, banyak daerah yang berada di posisi terbawah karena mempunyai permasalahan besar dalam hal pemimpin dalam membangun sistem kelestarian lingkungan.
Dijelaskannya, ada tiga aspek penting dalam kepemimpinan toleransi, yaitu pedoman politik, kepemimpinan birokrasi, dan Sab Indonesia, Aceh (Skor: 4.457) Bandar Lampung, Lampung (Skor: 4.450) Palembang, Sumatera Selatan (Titik: 4.433) Pekanbaru, Riya (Poin: 4.420) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Poin: 4.387 Loksemawe, As (Poin: 4.377) Padang, Sumatera Barat (Poin: Bakenda As: Poin) ) 4.260) Cilegon, Banten (Skor: 4.193) Dipok, Jawa Barat (skor: 4.010) menjadi penyebab rendahnya posisi Dipok dan Cilegon.
Dalam survei yang dilakukan tahun lalu, 10 kota dengan tingkat toleransi terendah kemungkinan besar memiliki kepemimpinan politik, organisasi, dan sosial yang tidak efektif.
Misalnya, kepala daerah dianggap tidak punya kebijakan dan tidak mengalokasikan anggaran untuk membantu menciptakan suasana toleransi di daerahnya. Padahal, Cilegon merupakan bagian dari Indonesia yang menjaga keberagaman suku, budaya, dan agama.
Dalam laporan ini, Setara Institute mencakup 94 dari 98 kota di Indonesia. Ada empat kota yang dibatalkan yakni kota administratif DKI Jakarta karena digabung menjadi kota DKI Jakarta.
Pengujian dilakukan dengan mempertimbangkan empat variabel dan delapan indikator Detailnya di sini: Peraturan Pemerintah Kota: Rencana Pembangunan berupa RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya; dan apakah ada kebijakan non-diskriminasi Kontrol Sosial: Fenomena Intoleransi; dan perubahan dalam masyarakat sipil dalam isu-isu intoleransi Tindakan Pemerintah: Pernyataan Pejabat Penting mengenai Insiden Intoleransi; dan tindakan aktual yang terkait dengan peristiwa tersebut Demografi sosio-religius: keragaman agama penduduk; dan inklusi komunitas agama
Sumber data penelitian diperoleh dari dokumen resmi pemerintah kota, data Badan Pusat Statistik (BPS), Komnas Perempuan, data Setara Institute dan referensi media terpilih. Pengumpulan data dilakukan melalui soal self assesment di seluruh Pemkot, pembatalan salat rosario santri Katolik di Tangsel dinilai tidak mencerminkan ajaran Islam, dikritisi oleh Ketua RTO dan masyarakat. detiktegal.co.id pada 8 Mei 2024
