Scroll untuk baca artikel
Bisnis

Bermodal Rp 12,4 Miliar, Kawasan Pesisir Labuang Disulap Jadi Wisata Baru Majene

8
×

Bermodal Rp 12,4 Miliar, Kawasan Pesisir Labuang Disulap Jadi Wisata Baru Majene

Sebarkan artikel ini

Detik Tegal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) DKI Jakarta telah merampungkan penetapan Kawasan Pesisir Labuang di Kabupaten Majene sebagai destinasi wisata baru di Sulawesi Barat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan upaya penanganan permukiman kumuh harus dilakukan secara kooperatif dan terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan hingga tuntas. Menteri Basuki mengatakan pada Sabtu (27/4/2024): “Pembangunan kembali kawasan kumuh hendaknya tidak hanya melibatkan pekerjaan fisik terbatas tetapi memerlukan perencanaan dan penataan yang ekstensif. Sehingga kawasan kumuh dapat dikelola secara komprehensif dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.”

Peningkatan kualitas permukiman seluas 16,7 ha ini berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Pengembangan Kawasan Permukiman dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Barat.

Pembangunannya dilakukan pada tahun 2023 dan selesai pada bulan Januari 2024. Sehingga kini sudah dicanangkan oleh masyarakat.

Direktur Pembangunan Perumahan Wahyu Kusumosusanto berharap kawasan pesisir Labuang yang tertata dapat terus dijaga agar selalu menjadi kawasan bebas kumuh.

“Kami juga berharap kepada Pemerintah Kabupaten Majene dan masyarakat memastikan infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik agar dapat digunakan dalam jangka panjang,” ujarnya. Area kerja

Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan di kawasan tersebut meliputi pekerjaan drainase, bengkel perahu, pekerjaan pelabuhan, area parkir, kios dan gazebo, ruang terbuka umum, pengerasan jalan, penataan jalan dan tangga di pelabuhan kota pesisir, jalan setapak, ruang terbuka hijau (RTH). ), masyarakat. Galangan kapal dan toilet dengan biaya tenaga kerja sebesar DKK 12,42 miliar. Rp.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Daerah (BPPW) Sulawesi Barat Evry Biaktama Meliala menambahkan, penataan kawasan pantai Labuang akan menunjang kegiatan ajang lomba sandeg tahunan yang digelar di Kabupaten Majene.

“Selanjutnya kawasan pesisir Labuang Majene telah dijadikan ruang terbuka publik dan tempat latihan,” kata Evry.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) kemudian mengungkapkan, seluruh gardu tol baru di Ibu Kota Negara Kepulauan (IKN) akan menerapkan sistem pembayaran tanpa kartu atau Multi-Lane Free Flow. MLFF).

“Untuk jalan tol baru (IKN), MLFF pasti akan digunakan semua,” kata Kepala BPJT Danang Parikesit di sela-sela workshop “Pemanfaatan Keandalan Data Kepemilikan Kendaraan Elektronik dalam Penegakan Hukum dalam Penerapan MLFF” di Jakarta, Senin. .

Danang mengatakan BPJT saat ini sedang mengusulkan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda sebagai salah satu ruas yang akan dilaksanakan MLFF kepada Menteri PUPR.

“Tidak menutup kemungkinan salah satu ruas yang kami usulkan ke Menteri PUPR adalah Tol Balikpapan – Samarinda,” ujarnya.

Menurut Danang, penerapan MLFF di jalan tol bertujuan untuk menyambut digitalisasi di IKN.

Sebelumnya, BPJT Kementerian PUPR telah mengidentifikasi enam ruas tol yang akan diuji MLFF, yakni Jagorawi, Jakarta-Cikampek, Dalam Kota, Ulujami-Pondok Aren-Serpong, Bali-Mandara dan Balikpapan – termasuk Jalan Lingkar Luar Jakarta (JORR). . di Samarinda.

BPJT berencana menguji peralihan ke sistem pembayaran nirsentuh tunai atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Bali pada 1 Juni 2023.

 

Danang Parikesit mengatakan pengujian pada masa transisi dilakukan secara bertahap dimana pengguna dapat bertransaksi langsung melalui sistem MLFF menggunakan aplikasi tanpa melalui hambatan pembayaran. Namun, pintu tetap terbuka untuk transaksi reguler tanpa uang tunai.

Dengan MLFF, sistem transaksi tol menjadi lebih cepat karena pengguna tidak perlu lagi berhenti untuk menambah kartu elektronik sehingga mengurangi antrian di gerbang tol. Selain itu, pengumpulan pembayaran MLFF membuat biaya operasional menjadi lebih efisien.

Mengingat ruas tol ini tidak terlalu ramai, maka pemilihan Bali sudah melalui proses musyawarah agar lebih mudah dalam pelaksanaan penertiban untuk memastikan semua sistem berjalan dengan baik.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *